Kasihan, 27 Ribu Anak di Banten Tak Bersekolah
Liputan6.com, Pandeglang : Kabar mengejutkan datang
dari Provinsi Banten. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Banten Hudaya menyatakan sekitar 27 ribu anak usia sekolah dasar di
daerah itu tidak bisa mengenyam pendidikan.
"Ini merupakan potensi penambahan tuna aksara, kalau memang mereka benar-benar tidak bersekolah," katanya di Pandeglang, Banten, Jumat (22/11/2013).
Anak-anak usia sekolah tersebut, kata dia, berumur antara 7-11 tahun, dan seharusnya sedang mengenyam pendidikan pada sekolah dasar (SD). Mengenai penyebaran anak yang tidak sekolah tersebut, menurut dia, terdapat di delapan kabupaten/kota di Banten, namun yang terbanyak di Kabupaten Tangerang.
Ia juga menyatakan, anak-anak tersebut tidak bersekolah bukan karena faktor ekonomi, tapi lebih disebabkan karena budaya. "Para orangtua kita sampaikan kalau masalah biaya tidak perlu dipikirkan karena banyak bantuan dari pemerintah sehingga anaknya bersekolah tidak perlu bayar," katanya.
Untuk mewujudkan pengentasan tuna aksara pada 2017, kata dia, Pemprov Banten telah dan sedang melakukan berbagai upaya, di antaranya berkerja sama dengan kalangan perguruan tinggi, kelompok pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
Terkait bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi, menurut dia melalui kuliah kerja lapangan para mahasiswa. "Setiap ada kegiatan kuliah kerja lapangan kita minta para mahasiswa untuk menangani warga penderita tuna aksara 4-5 orang sehingga bisa baca, tulis dan berhitung," katanya. (Ant/Ado)
"Ini merupakan potensi penambahan tuna aksara, kalau memang mereka benar-benar tidak bersekolah," katanya di Pandeglang, Banten, Jumat (22/11/2013).
Anak-anak usia sekolah tersebut, kata dia, berumur antara 7-11 tahun, dan seharusnya sedang mengenyam pendidikan pada sekolah dasar (SD). Mengenai penyebaran anak yang tidak sekolah tersebut, menurut dia, terdapat di delapan kabupaten/kota di Banten, namun yang terbanyak di Kabupaten Tangerang.
Ia juga menyatakan, anak-anak tersebut tidak bersekolah bukan karena faktor ekonomi, tapi lebih disebabkan karena budaya. "Para orangtua kita sampaikan kalau masalah biaya tidak perlu dipikirkan karena banyak bantuan dari pemerintah sehingga anaknya bersekolah tidak perlu bayar," katanya.
Untuk mewujudkan pengentasan tuna aksara pada 2017, kata dia, Pemprov Banten telah dan sedang melakukan berbagai upaya, di antaranya berkerja sama dengan kalangan perguruan tinggi, kelompok pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
Terkait bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi, menurut dia melalui kuliah kerja lapangan para mahasiswa. "Setiap ada kegiatan kuliah kerja lapangan kita minta para mahasiswa untuk menangani warga penderita tuna aksara 4-5 orang sehingga bisa baca, tulis dan berhitung," katanya. (Ant/Ado)
